Negara republik indonesia mengetahui tentang adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Legislatif merupakan suatu lembaga kenegaraan Indonesia yang mempunyai tugas untuk membuat, menciptakan undang-undang, lembaga legislatif berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Legislatif ini berasal dari politikus yang berasal dari partai politik. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR dan BPK.

Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.

1. MPR

Kewenangan :

a. Mengubah menetapkan UUD

b. Melantik presiden dan wakil presiden dll

2. DPR

Tugas :

a. Membentuk UU

b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

Fungsi :

a. Fungsi legislasi

b. Fungsi anggaran

c. Fungsi pengawasan

Hak-hak DPR :

a. Hak interpelasi

b. Hak angket

c. Hak menyampaikan pendapat

d. Hak mengajukan pertanyaan

e. Hak Imunitas

f. Hak mengajukan usul RUU

3. DPD

Fungsi :

a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu

b. Pengajuan usul

Eksekutif merupakan sebuah lembaga kenegaraan Indonesia yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana undang-undang yang dibuat legislatif. Eksekutif terdiri dari kepala pemerintah yaitu Presiden dan Wakil Presiden. presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara . Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah. Di daerah kota/kabupaten lembaga eksekutif ialah Gubernur dan Wagub,Bupati dan Wabup yang memiliki tugas yang sama.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

b. Menetapkan peraturan pemerintah

c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

Yudikatif ialah sebuah lembaga kenegaraan Indonesia sebagai lembaga pengawal serta pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan. Yudikatif mencakup Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tetinggi di Indonesia merupakan Pengadilan Tata Usaha dan Negara (PTUN) yang menyelesaikan sengketa tanah, sertifikasi dan sejenisnya.

Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

1. Mahkamah Agung (MA)

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Komisi Yudisial (KY)

4. Insfektif

Demikianlah Definisi dan Tugas Pokok dari Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Zaman akan terus berputar, tidak berhenti pada satu situasi dan kondisi. Setiap zaman pasti diuji dengan masalah dan ujiannya sendiri sehingga pekerjaan besar selalu menunggu peran dan tanggung jawab generasi pada setiap perubahan zaman. 

ERA REVOLUSI

ERA REFORMASI

ERA RESTORASI

Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Restorasi Indonesia yang diusung dan akan terus dilakukan Partai NasDem mencakup empat kata kerja sekaligus kata kunci perjuangan Partai NasDem, yaitu Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, Mencerahkan.

Apa yang harus diperbaiki? segala sesuatu yang rusak. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, ada sesuatu yang selama ini rusak, sehingga perlu diperbaiki.

Apa yang harus dikembalikan? segala sesuatu yang tidak pada tempatnya dikembalikan ke tempatnya.

Seperti kita ketahui, bangsa ini mengidap banyak “penyakit”, penyakit tersebut ada di berbagai bidang kehidupan. Restorasi adalah salah satu cara untuk menyembuhkan dan memulihkan sesuatu yang sakit. Hukum di negeri ini sudah sakit berat. Keadilan menjadi sesuatu yang langka dan hanya berpihak kepada mereka yang punya uang.

Restorasi Indonesia yang diperjuangkan Partai NasDem juga bertekad mencerahkan sesuatu yang selama ini suram.

Restorasi bukan jalan pintas. Syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat dan terarah dan berjangka waktu panjang.

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa, dengan bangkitnya rasa nasionalisme. Karena dalam sejarah Indonesia, kebangkitan nasional merupakan salah satu tahap yang krusial dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional tersebut ditandai dengan momentum pergerakan nasional, yang merupakan momentum perubahan dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; dari perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana; dari perjuangan yang sifatnya ke daerahan menjadi perjuangan yang sifatnya nasional; dari bangsa yang tidak ber parlemen menjadi bangsa yang berparlemen. 

Gerakan inilah yang memiliki kehormatan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatanya sendiri. Akumulasi dari berbagai makna perubahan inilah dilakukan untuk mencapai Indonesia mulia. Kebangkitan Nasional adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia, yang harus dipelajari, dipahami, yang selanjutnya dijadikan inspirasi dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita hidup berbangsa. Rasa nasionalisme tersebut mendorong bangsa ini tetap eksis, mandiri, dan berkembang sejajar dengan martabat bangsa-bangsa lain yang sudah maju maupun yang sedang menggapai kemajuan. 

Nasionalisme seringkali diharapkan sebagai energi yang dapat membangkitkan suatu bangsa, masyarakat dan negara agar negara tersebut dapat mengetahui potensi kekuatan nasionalnya untuk dikembangkan menuju cita-cita yang diharapkan yaitu masyarakat yang aman, damai, adil, makmur dan sentosa. Satu abad lebih sudah bangsa ini dalam kebangkitan. Sebuah usia yang tak lagi muda serta perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk terus menjadi sebuah negera yang benar- benar merdeka baik secara moral dan spiritual. Kebangkitan nasional yang diperingati dengan berbagai ritual ini bukan hanya sebuah ritual kosong tanpa arti. Karena, dalam setiap peringatan tentunya mengandung nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Kebangkitan nasional dimaknai dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme. 

Problematik Indonesia sebagai sebuah bangsa modern pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang identitas nasional yang dilakukan oleh para elit masa pergerakan nasional. Makna kebangkitan nasional sendiri sebenarnya lebih pada perekatan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Semangat akan persatuan dan kesatuan diwujudkan dengan ikrar Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada waktu itu untuk berjuang bersama mencapai suatu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 

Peringatan kebangkitan nasional ini menjadi titik awal dalam membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semangat Kebangkitan Nasional dalam jati diri setiap warga negara Indonesia ini bertujuan agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman negara lain serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik ke depannya. Realitas saat ini menunjukkan merosotnya semangat kebangkitan nasional terutama di kalangan generasi muda. Indonesia tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan, jika generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa sudah kehilangan jati diri. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka generasi muda harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional terumuskan dalam filsafat Pancasila. Karena dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. 

Maka dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Perkembangan zaman dan kemajuan yang pesat disegala bidang merupakan bagian dari era globalisasi yang tidak dapat dihindari. Kemajuan ini menjadikan generasi muda lebih rentan disusupi budaya-budaya yang dapat mengikis rasa kebangsaan. Budaya lokal yang diharap sebagai benteng terakhir juga mulai terkikis dan tergantikan dengan budaya dari luar. 

Diperlukan rasa kebangsaan yang tinggi agar Bhineka Tunggal Ika tidak hanya sekedar semboyan belaka, tetapi benar-benar menjiwai perilaku seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembelajaran sejarah sebenarnya memiliki makna yang strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. 

Penulis

Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/18). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

"Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur, tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kulitas infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan ataupun non-pangan," ujar Aher.

Kedelapan prioritas pembangunan tersebut, secara rinci Aher paparkan dalam Musrenbang dengan Tema: "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" ini. Di antaranya:

Aher menekankan, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan devisa negara.

"Kita ini boros Dollar. Dollar yang kita punya dikirm ke luar negeri untuk transaksi ekspor-impor kita. Tentu penghematan Dollar, penghematan Devisa kita akan bisa kita lakukan manakala kita semakin memperkecil impor dan memperbesar ekspor kita," papar Aher.

"Guncangan perekonomian tidak akan terjadi manakala pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan kemandirian ekonomi nasional juga tinggi," tambahnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat untuk menciptakan kemandirian tersebut. "Oleh karena itu, mari kita hadirkan kemandirian perekonomian. Mari kita hadirkan seluruh kebutuhan masyarakat di Jawa Barat berasal dari kawasan Jawa Barat sendiri," ajak Aher dalam sambutannya.

Prioritas Pertama, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran: (1) Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja; (3) Mengembangkan kewirausahaan dan penyediaan lapangan kerja; (4) Meningkatnya penguatan kelembagaan dan basis data terpadu; (5) Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan kualitas rumah layak huni bagi penduduk miskin; dan (6) Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin.

Prioritas Kedua, Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agro industri berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani; (2) Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna; dan (3) Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Prioritas Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (2) Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK); (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata; (4) Meningkatnya kapasitas  ekonomi kreatif; dan (5) Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran, dan fungsi intermediasi perbankan.

Prioritas Keempat, Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana utama di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL); (2) Meningkatnya kinerja layanan infrasruktur transportasi dan telekomunikasi; (3) Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi; (4) Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku; dan (5) Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Prioritas Kelima, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar, dengan sasaran: (1) Meningkatnya akses terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar; (2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan menengah; (3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat; (5) Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; (6) Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat; (7) Meningkatnya jumlah cakupan layanan air minum; (8) Meningkatnya jumlah cakupan pelayanan air limbah domestik; (9) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; (10) Meningkatnya cakupan pelayanan drainase; (11) Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terwujudnya kawaasan permukiman yang layak.

Prioritas Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi; (2) Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara; (3) Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam; dan (5) Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Prioritas Ketujuh, Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; (2) Meningkatnya toleransi beragama; dan (3) Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan.

Prioritas Kedelapan, Penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai, Musrenbang harus mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kata Sumarsono, tema yang diangkat Musrenbang Jabar tepat dan sesuai dengan RKP 2019 Pemerintah Pusat.

“Pilihan tema (Musrenbang Jabar) hari ini sangat tepat. Ini tidak mudah dan berat,” ucap Sumarsono dalam arahannya.

Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah. Tema RKP 2019, yaitu: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas. RKP 2019 menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Nawa Cita.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi dalam arahannya mengatakan, tema prioritas nasional dalam RKP 2019 harus didukung oleh Pemda. Lanjut Pungki, ada lima tema yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1.Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,

2.Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.

3.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya,

4.Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan

5.Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Diharapkan RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pertanggungjawaban pembangunan daerah. Hal ini juga sebagai langkah harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi usulan program dan kegiatan dari seluruh stakeholder pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan di Jawa Barat.

Selain itu, RKPD ini diharapkan menjadi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, proses, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Musrenbang ini, Gubernur Aher juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota yang mendapat PPD, diantaranya:

I.Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:

1.Kota Cimahi

2.Kota Depok

II.Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:

1.Kabupaten Bogor

2.Kabupaten Garut

3.Kabupaten Cianjur

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 2017

Perekonomian Jawa Barat yang ditunjukkan dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, yang berada diatas rata-rata Nasional sebesar 5,07%. Pada 2017, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Nasional dengan pangsanya yang mencapai 12,92%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,43%) dan Jawa Timur (14,61%). Besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional disebabkan karena kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Barat (ADHB) sebesar 21,13% terhadap industri pengolahan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup baik, ditandai juga oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka PDRB per kapita (ADHB) sebesar Rp 37,18 juta pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar Rp 34,88 juta. Capaian tersebut berdampak juga terhadap menurunnya angka kemiskinan dari 8,77% pada 2016 menjadi 7,83% pada 2017.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 449,34 Triliun lebih. Peningkatan investasi berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,84 juta pada 2017 sedangkan 2016 sebesar 1,87 juta.

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dapat dilihat dari capaian pemerataan pembangunan yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai gini rasio sebesar 0,393 pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar 0,42. Provinsi Jawa Barat masuk kategori “Ketimpangan Sedang” karena berada pada kisaran 0,3-0,5.

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat lainnya dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,05 poin Tahun 2016 ditunjukkan dengan capaian  Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,30 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,95 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 72,44 tahun dan Indeks Daya Beli sebesar 70,24 poin.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan.***

*Sumber

Tantangan nyata pada era globalisasi semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat internasional. Tantangan globalisasi yang mendasar dan akan dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1. Sikap individualisme, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarkan solidaritas dankesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan sebagainya. 
2. Apresiasi generasi muda, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru, yaitu lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya. 
3. Pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk membahasnya bahkan lebih cenderung bersifat kritis dalam operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggap lebih baik. 
4. Diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglobal). 
5. Keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan, pemerintah yang lebih mengendapkan pendekataan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

SEBAB – SEBAB GLOBALISASI

1. Majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengeriman barang keluar negeri.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara.
3. Kerja sama ekonomi Internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antarnegara yang terjalin dengan erat.

PENTINGNYA GLOBALISASI BAGI BANGSA INDONESIA

Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional tidak bisa mengasingkan diri dari pergaulan internasional, karena kita membutuhkan negara lain untuk mememnuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh ketika Indonesia menghadapi bencana tsunami pada tahun 2006 tentu membutuhkan uluran tangan dari negara lain. Era globalisasi mempercepat negara-negara lain memberikan berbagai bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian globalisasi mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia, antara lain :

Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transformasi dapat menekan biaya transportasi barang dan manusia. 

Mendorong semangat bekerja keras, mengembangkan potensi diri dalam menghadapi persaingan karena globalisasi menuntut persaingan baik antara warga negara Indonesia sendiri maupun bangsa lain. 

Globalisasi akan memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia untuk mengikuti kemajuan teknologi dan peradaban bangsa. 

Tekanan globalisasi mendorong terciptanya pemerintah yang demokratis dan menekan pemerintah yang otoriter.

Dampak positif globalisasi

1. Keterbukaan Informasi

Globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dari banyak media, seperti televisi, internet, sosial media, dan lain-lain. Ini membuat masyarakat semakin terbuka, cerdas dan berpikir kritis. Ini merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap bangsa Indonesia.

2. Komunikasi semakin mudah dan cepat
 

Dulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama (berhari-hari) untuk berkomunikasi dengan temannya yang berada dinegara lain melalui media komunikasi konvensional surat menyurat. Tetapi saat ini era tersebut sudah usang, masyarakat lebih menyukai menggunakan media komunikasi yang murah dan cepat yaitu dengan telepon, internet dan sosial media.

3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Globalisasi memungkinkan orang-orang yang pintar di Indonesia menuntut ilmu diluar negeri seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Dan jika sudah selesai diharapkan mereka bisa menerapkan dan mengaplikasikan ilmunya di Indonesia.

4. Perekonomian Indonesia semakin menggeliat

Globalisasi membuat laju perekonomian dinegeri ini semakin menggeliat. Hal tersebut bisa terlihat dari neraca perdagangan kita yang terbilang baik karena nilai ekspor dan impornya relatif seimbang. Selain itu, Indonesia juga selalu dilirik oleh dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi terutama untuk sektor pertambangan, pertanian dan industry.

5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat

Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya dan juga keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja diluar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya didalam negeri. Meskipun demikian, sudah seharusnya era globalisasi ini diimbangi dengan manusia yang berpendidikan dan berkarakter.

6. Persaingan yang sehat

Dengan globalisasi, perekonomian kita dapat menyamakan tarif untuk ekspor impor semua negara sehingga kegiatan perdagangan menjadi semakin cepat dan persaingan juga sehat.

Dampak Negatif Globalisasi

1. Informasi tak terkendali

Arus informasi yang tak terkendali. Tidak semua informasi itu baik untuk kita, ada juga informasi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kepribadiaan kita. Oleh karena itu, era globalisasi ini harus diimbangi dengan Spiritual Quotient ( SQ ).

2. Kebarat-baratan

Menjamurnya budaya barat. Seperti yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini, Kenyataannya saat ini banyak sekali budaya barat yang diadopsi di Indonesia, akan tetapi sebaliknya, jarang sekali orang-orang yang mau melestarikan budaya asli Indonesia itu sendiri. Jika hal itu baik maka boleh kita tiru, jika sebaliknya maka buanglah jauh-jauh.

3. Sikap individualisme

Saat ini, kita memerlukan bantuan alat atau perangkat untuk mempermudah aktifitas kita dan kita merasa tak perlu lagi bantuan manusia. Hal ini yang menyebabkan manusia semakin individualistik, padahal hakikat manusia sebenarnya adalah mahluk sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan orang-orang cenderung individualistis.

4. Kesenjangan sosial semakin besar

Meningkatnya konsumerisme dikalangan masyarakat Indonesia. Sifat Konsumtif dibentuk oleh kita yang cenderung berbelanja produk-produk yang kita inginkan bukan yang kita perlukan. Kemudahan akses dalam berbelanja dan menbanjirnya produk-produk dari luar menyebabkan pola hidup konsumtif semakin merajalela.

5. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri
Karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukan gejala berkurangnya rasa cinta masyarakat kita terhadap bangsa indonesia. Karena hal tersebut, maka dapat berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, pendapatan warga negara Indonesia sendiri menjadi berkurang, karena kebanyakan warga Indonesia lebih suka membeli makanan dan lain-lain yang berbau luar negeri.

Jajaran kepengurusan Komite Nasional Pemuda Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat (KNPI Jabar) pada hari, Selasa (3/4/2018), dilantik. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Nomor: Kep. 0132/DPP-KNPI/I/2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat Periode 2017-2020.

Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di aula Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung. Dihadiri diantaranya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus, Ketua KNPI Sulawesi Utara Jackson A. W. Kumaat, MPI KNPI dan sesepuh KNPI Jabar, pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat serta para tamu undangan.

Jajaran KNPI Jabar yang dilantik kali ini jumlahnya terbilang gemuk, sekitar 530 pengurus, hasil dari rekomendasi dan konsolidasi. “Kita mengumpulkan simpul-simpul pemuda di Jawa Barat, didalam kepengurusan tentunya kita ingin saling memberikan benefit, sama-sama ingin memberikan support. KNPI ini heterogen, berbagai macam latar belakang dan pengalaman, jadi kita saling memotivasi dan memberikan semangat untuk kemajuan pemuda di Jawa Barat khususnya,” terang Ketua KNPI Jabar yang baru dilantik, Rio F. Wilantara, saat wawancaranya dengan wartawan seusai acara pelantikan. Hal tersebut juga untuk mengakomodir potensi yang ada, “Kami mengakomodasikan semua agar tidak ada potensi perpecahan,” tambahnya.

“Ini juga menunjukan semangat dari rekan-rekan yang cukup tinggi untuk kemajuan KNPI,” ucap Rio.

Dijelaskan oleh Rio Wilantara, seusai pelantikan ini pihaknya akan memperkuat jajaran di kota dan kabupaten, “Kami akan hadir dan memperkuat jajaran di kota dan kabupaten, termasuk gathering OKP. Selanjutnya kita akan audiensi dengan beberapa dinas secara simultan,” jelasnya.

Terkait dengan gelaran tahun politik saat ini, Rio menginginkan Jawa Barat tetap kondusif. “Dalam konteks keorganisasian KNPI tentunya netral, wajib netral, tetapi secara pribadi merupakan hak sebagai warga negara untuk memilih. Kami ingin turut andil Jawa Barat tetap kondusif,” ujarnya.

Program kerja lainnya yang sedang dilaksanakan oleh KNPI Jabar, kata Rio, adalah program KNPI goes to Campus dan KNPI goes to Pesantren. “Kita ingin menyatukan semua tujuan, selain itu kami akan mengunjungi rumah-rumah ibadah,” katanya.

Dikesempatan terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus KNPI Jabar periode 2017-2020, “Ya, kami ucapkan selamat, dan selamat bekerja kepada jajaran pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat yang baru dilantik. Semoga bisa mengimplementasikan program kerjanya dengan baik dan lancar,” ucap Ineu