Gerakan pemuda sebagai gerakan civil society, akan terus menempatkan pemuda pada posisi pelatuk sekaligus pengawal perubahan. Semangat inilah semestinya terus terjaga dalam setiap gerakan kepemudaan. Indefendensi sebagai pilihan semangat gerakan pemuda dan kemandirian sebagai jiwanya, tidak boleh luntur dalam diri setiap gerakan pemuda.

Pemuda jika didefinisikan sebagai masyarakat (social human) yang memiliki kesadaran organik dan senantiasa bergerak dalam kerangka kelembagaan, pada era desentralisasi ini, semestinya pemuda dapat menginternalisasi kembali efektifitas gerakannya. Sebagai jawaban atas peran apa yang semestinya diambil oleh pemuda dalam mengisi pembangunan daerah, pemuda perlu mereposisi dan mendefinisikan ulang gerakannya.

Posisi pemuda yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, lebih jauh harus diturunkan dalam bentuk lebih nyata. Seperti sifat, “primordialnya” (lahiriahnya) pemuda yang pada puncak mobilitas gerakan paling tinggi, sangat berpeluang mengisi peran perekat antar wilayah. Peran mengintegrasikan elemen masyarakat daerah dalam pembangunan juga menjadi pilihan yang seharusnya mampu dilakukan dengan baik. Pola gerakan yang memadukan antara mobilisasi kepentingan masyarakat kedalam kebijakan pembangunan daerah (pendampingan / pemberdayaan) politik masyarakat lokal, dan Kontrol sekaligus peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, tidak mustahil untuk menjadi pilihan gerakan pemuda pada tingkat lokalitas.

Pemuda dan pembangunan Daerah

Sejalan dengan semangat desentralisasi, dengan pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi setiap masyarakat mengisi pembangunan daerah. Pemuda sebagai elemen penting masyarakat dalam pembangunan daerah, sudah sepatutnya memaknai dan mewarnai setiap kebijakan pembangunan daerah. Disinilah pentingnya pemuda memposisikan diri dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah saat ini.

Dalam jejak rekamnya, pemuda acapkali dalam posisi sebagai pelopor pembaharuan, pelatuk perubahan sekaligus pengawal perubahan. Semangat perubahan yang menjiwai semangat desentralisasi mestinya menemukan titik yang sama dengan peran yang telah melekat dalam diri pemuda. Menterjemahkan peran-peran strategis yang memberi konstribusi bagi percepatan pembangunan daerah menjadi pilihan yang tidak boleh berlalu tanpa pemaknaan dari pemuda. Praktek desentralisasi yang acapkali tidak tepat diterjemahkan oleh pemerintah daerah, perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat. Maka, Pilihan sebagai oposisi (pengontrol kebijakan) dalam setiap kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pilihan strategis bagi pemuda.

Sepatutnya, pemuda tidak lagi hanya dalam posisi berpangku tangan atau menunggu inisiasi dari pemerintah daerah untuk bersama-sama berperan mengisi pembangunan daerah. Menginisiasi dan mendorong konsep pembangunan daerah dalam era desentralisasi ini, sangat terbuka bagi pemuda. Pemuda yang mampu membaca tanda-tanda zamannya, seyogyanya telah berada pada pilihan penguatan kelembagaan lokal, guna mendorong kesadaran semua elemen masyarakat tuk terlibat aktif mendorong percepatan pembangunan daerah.

Akhirnya, pemuda harus menyadari bahwa, harapan dan cita-cita kemerdekaan akan kedaulatan sepenuhnya untuk rakyat, dengan semangat demokrasi oleh dan untuk rakyat, di era desentralisasi ini, ada dipundak para pemuda.

Bagiku, hal terbaik yg pernah dunia tawarkan adalah waktu. Waktu telah memberiku kesempatan untuk bertemu dengan manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang rela mati demi kelangsungan hidup manusia lainnya.

Manusia-manusia jenis ini tak sulit ditemukan pada masa bangsa ini belum 'merdeka'.

90 tahun waktu berlalu, sejak Sugondo Joyopuspito, Muhamad Yamin dan Amir Syarifudin, bersama pemuda Indonesia lainnya, bersepakat untuk merevolusi diri, dari manusia yang terjajah menjadi manusia-manusia muda yang memahami potensi kemudaannya untuk bersama-sama mempertahankan tanah dan air milik mereka dari jajahan kolonial Belanda.

Aku mendengar banyak kisah tentang mereka, tentang kongres pemuda pada 28 Oktober 1928. Aku mendengar kisah tentang perjuangan bangsa yang parsial dilebur dalam semangat persatuan oleh para pemuda dalam kongres yang sama. Aku mendengar sejarah tentang "Indonesia Raya", yang dikumandangkan untuk pertama kalinya kala mereka bersumpah merdeka disana dalam bahasa yang sama. Sejarah bangsa yang dikenang dalam satu tema; Sumpah Pemuda.

Adakah yang luput dari pendengaranku tentang mereka?

Manusia dan wataknya telah berkembang bersama waktu. Manusia kini berlomba-lomba bertahan hidup dengan--sadar tidak sadar--menghisap manusia lainnya. Tertawa ria setelah menguliti manusia lainnya.

Para pemudanya bangga menjadi sarjana setelah 4 tahun dimotivasi semangat persaingan, lalu mengantri untuk mengabdi sebagai properti pengusaha, menerima gaji diatas standar terendah, ditambah sedikit insentif buah dari kemauannya untuk diperintah. Berkumpul dan bersosialisasi bersama masyarakat borju lainnya, menikah muda, dan mulai mencibir aksi massa baik buruh maupun mahasiswa, menekan panjang klakson mobilnya sambil bergumam; "Bikin macet saja!". Tak jarang mereka luapkan emosinya di sosial media melalui gawai terbarunya.

Waktu telah menerbangkan bangsa ini, bangsa yang pernah disatukan oleh sumpah, ke masa yang penuh ketidakpastian. Masa-masa sulit yang diperparah dengan ketidakpedulian kaum mudanya.

Pada titik ini aku terheran, apa memang waktu telah gagal mendewasakan pemuda? atau para pemuda yang terlena dengan dongeng bambu runcing kemerdekaannya?

Aku masih mencintai waktu. Bagiku, hal terbaik yang pernah dunia tawarkan adalah waktu. Waktu telah memberiku kesempatan untuk mendengar kisah manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang rela mati demi kelangsungan hidup manusia lainnya. Manusia-manusia jenis ini semakin sulit ditemukan dalam tatanan masyarakat kapitalistik yang buas dan tak berbelas kasih.

Aku berada di penghujung mudaku. Di hadapanku, masa tua menunggu. Ya, kemudaanku bukan tanpa batas. Waktu juga yang akan mengantarku ke masa tua itu. Oh, bukan hanya aku. Tapi juga pemuda lainnya. Tak baik jika habis mudaku dengan mencurahkan semua di dunia maya. Selain karena tak banyak yang mau membaca, sayang juga sisa kuota.

Kuakhiri dengan sebuah refleksi: 90 tahun adalah waktu yang lama. Belum terlambat bagi pemuda untuk merubah nasib bangsanya, membaca sejarah, melihat realita, lalu memanifestasikan semangat Jong Java, Jong Celebes, Jong Papua dan jong-jong pemuda lainnya kedalam jiwa pemuda mahasiswa Indonesia.

Hari lahir Sumpah Pemuda adalah tonggak lahirnya gerakan nasional. Selamat bersumpah para pemuda! Semoga persatuan bisa menemukan wujudnya, baik di dunia maya maupun nyata.

sumber

Globalisasi merupakan sebuah titik sentral dalam berbagai agenda Intelektual dan politik yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang apa yang oleh banyak orang dipandang fundamental dan dinamis yang terjadi saat ini dan dalam konteks globalisasi dapat diganti dengan sebuah istilah yang mengandung nilai deskriptif dan kekuatan penjelas lebih besar, yakni Imperialisme anak dari Kapitalism yang selama ini meronrong bumi Pertiwi Indonesia.

Bila melihat kenyataan peran pemuda masa kini sangat berbeda jauh dengan peranan pemuda pada era sebelumnya. Pemuda kini hidup dalam dunia yang serba-pragmatis sebagai imbas dari guliran budaya globalisai yang merasuk budaya Indonesia lewat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat memikat. Walaupun globalisasi tidak selalu membawa dampak Negatif, tetapi ada juga positifnya. Namun globalisasi di Indonesia lebih banyak berdampak Negatif, seperti pola hidup masyarakat yang menjadi lebih konsumtif, hedonis, dan materialistic. Akibatnya, pemuda kini tidak lagi mempersoalkan masalah Globalisasi dalam tataran kebangsaan.

Tantangan semakin berat bagi pemuda dalam menghadapi wabah Globalisasi yang semakin sarat akan kepentingan dan dinamis. Persatuan dan kesatuan terancam oleh berbagai persoalan kebangsaan. Perubahan yang diharapkan akan segera terjadi pasca rezim Suharto tumbang ternyata tidak juga terjadi. Bahkan reformasi dibawah kepimpinan presiden Habibie, Abdulrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono keadaan Indonesia tidak banyak mengalami perubahan.

Tanpa menguraikan secara detail persoalan yang bertalian dengan peran gerakan pemuda dari masa ke masa itu, yang perlu dikatakan adalah, bahwa peran pemuda kini berbeda jauh dengan peranan pemuda pada era sebelumnya yang memiliki kultur politik tertentu. Pemuda kini hidup dalam dunia yang serba-pragmatis sebagai imbas dari guliran budaya global yang merasuk budaya Indonesia lewat perkembangan teknologi dan informasi dengan gaya instannya yang sangat memekat. Akibatnya, pemuda kini tidak lagi mempersoalkan ideologi dalam tataran makna, tetapi pada tataran perbuatan. Itulah yang membuat pemuda kini lebih berkonsentrasi mengejar prestasi di bidang ekonomi, dan perebutan prestise di berbagai tataran sosial, ekonomi, dan politik.

Perspektif pemuda saat ini bila kita amati, adalah ukuran kesuksesan seorang anak bangsa tidak lagi di ukur dengan kepribadian yang jujur, bersih yang senantiasa mempunyai keberanian untuk membantu kepentingan sesama bangsa dan kepentingan orang banyak. Ukuran yang dipandang terhormat bagi pemuda saat ini ialah ketika berhasil menjadi seorang pejabat, baik yang duduk parlemen, pemerintahan atau pejabat daerah. Seorang pemuda dianggap paling sukses, jika dia mampu menjadikan jabatan yang diemban tersebut sebagai alat untuk memperkaya diri, hidup bermewah-mewahan yang didapat dari hasil mencuri uang Negara, atau mengeksploitasi Sumber Daya alam.

Perspektif diatas adalah bentuk kemunduran dan keterbelakangan mental dan moral pemuda pada Era Reformasi, kejadian cacat mental dan moral ini sangat merata dan belum pernah terjadi pada sejarah panjang Indonesia di era sebelumnya. Pemuda era reformasi ini adalah pemuda sebagai komiditi. Pemuda sebagai manusia yang telah dimusnahkan secara sistematis. Pemuda era reformasi. Pemuda yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan system Negara yang sebagai komoditi politik yang diperdagangkan. 

Oleh karena itu perjuangan terberat bagi pergerakan pemuda saat ini bukan semata menggantikan sebuah sistem pemerintahan. Perjuangan terberat dari gerakan pemuda saat ini adalah merevolusioerkan “mindset” atau cara pandang pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kembali kepada nilai-nilai perjuangan untuk kepentingan umum, dengan ketulusan untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok, revolusi mindset adalah agenda prioritas saat ini, sebagai syarat untuk menempuh dan mewujudkan masyarakat yang berlandaskan pada filosofi kerjasama, gotong royong (eka sila) dan kekeluargaan guna membasmi bakteri liberalisme, individualisme, kapitalisme dan cacat moral dan mental yang terjangkit luas dikalangan PEMUDA saat ini, siapa pelakunya ya anak bangsa Indonesia sendiri secara kolektif meraih keuntungan dengan memasukan pemodal-pemodal asing kedalam negeri, sementara saudara-saudaranya mengais sampah diselokan jalanan, tertindas dinegerinya sendiri selaras dengan apa yang disampaikan oleh bung karno “musuh kita hari ini tidak lagi melawan penjajah, tetapi musuh kita hari ini adalah melawan sesama anak bangsa”.

Mengutip perkataan Bung Karno yang mengatakan bahwa “jasmerah!!!, jasmerah!!!, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Pada zaman penjajahan Belanda, para pemuda Indonesia mengambil langkah aktif untuk menyikapi penindasan yang terjadi . Pada saat sekarang ini dimana keadaan Indonesia yang mengalami krisis multidimensional pemuda seyogyanya mampu merevitalisasi persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebagai komoditi atau penonton saja di negeri sendiri, karena para kaum muda saat ini sangat sedikit sekali belajar dari sejarah yang sudah terlewatkan, dengan kata lain bukan berarti sejarah terdahulu di adopsi secara menyeluruh tetapi harus di filterisasi juga karena tidak setiap sejarah itu benar untuk di ikuti, harus dipilah-pilah, sebaiknya pemuda harus membuat sejarah yang lebih “wah” daripada yang terdahulu, sejarah dahulu dijadikan saja sebagai bahan referensi guna memperjelas jalan dan acuan melangkah kedepan untuk memulai berbuat demi bangsa dan Negara ini, melawan Globalisasi.

Kembali kepada sejarah sebagai acuan untuk membuat sejarah baru bagi kelangsungan hidup khalayak ramai, kaum pemuda selayaknya secara mindset harus benar-benar punya pemikiran yang cemerlang, yang dimaksud disini adalah merevolusi cara pandang para kalangan kaum Intelektual muda yang selama ini kemungkinan lebih cenderung kepada pemikiran Kapitalisme, hedonistic, liberalism, dll. maka kembalilah kepada pemikiran yang memihak kepada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa yang senantiasa siap untuk selalu mengambil peran dan memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Sebagai mana yang telah dicita-citakan oleh proklamator negeri ini. Dengan harapan mudah-mudahan pemuda pemudi Indonesia dan generasi penerus bangsa, dapat menjadi dan tampil sebagai soekarno-soekarno baru masa depan bangsa, yang senantiasa menjadi motor pergerakkan kemajuan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Marhaen

Beri aku sepuluh pemuda maka akan ku guncangkan dunia”, itulah perkataan founding father Presiden Pertama Indonesia yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan Negara. Baik buruknya suatu Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai Agent of change, moral force and social control sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika memperebutkan kemerdekaan dari penjajah belanda dan jepang kala itu, ketika menjatuhkan rezim Soekarno (orde lama), hingga kembali menjatuhkan rezim Soeharto (orde baru), pemuda menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemuda akan selalu menjadi People make history (orang yang membuat sejarah) di setiap waktunya. 

Pemuda memang mempunyai posisi strategis dan istimewa. Secara kualitatif, pemuda lebih kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi besar dalam perubahan sosial dan secara kuantitatif, sekitar 30-40 % pemuda dari total jumlah penduduk Indonesia dalam kisaran umur 15-35 tahun dan akan lebih besar lagi jika kisaran menjadi 15-45 tahun.

Saya melihat bahwa pemuda akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang di hadapi yang tidak kunjung terselesaikan. Di satu sisi, ketika suasana di sekitarnya terlihat aman dan tentram tidak ada masalah serius yang dihadapi, pemuda akan cenderung diam/pasif, tidak banyak berbuat, lebih apatis dan mempertahankan kenyamanan yang dirasakan. Padahal baik dalam kondisi banyak permasalahan ataupun kondisi tanpa masalah serius, pemuda dituntut lebih banyak bergerak dalam membuat perubahan yang lebih baik, lebih produktif dan lebih kreatif dalam memikirkan ide-ide perubahan untuk bangsa yang lebih baik.

Saya melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial dan akademik, pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat sebagai kaum terpelajar, lebih banyak yang berorientasi pada hedonisme (berhura-hura), tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini, dalam urusan akademik pun banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa.

Sebagai seorang pemuda menjadi kebanggan tersendiri bagi saya lahir di hari “Sumpah pemuda” 28 Oktober 1990 silam. Terlahir di hari “Sumpah pemuda” memberi saya motivasi luar biasa untuk memberi kontribusi besar dalam pembinaan pemuda dan ini saatnya bekerja untuk Indonesia menuju kemajuan bangsa yang lebih baik. Dengan melihat degradasi moral dikalangan pemuda Indonesia saat ini membuat saya berperan aktif dalam pembinaan moral dikalangan pemuda / pelajar. Melalui proses mentoring dengan pendekatan nilai-nilai rohani dalam penggabungan tiga aspek kecerdasan manusia (IQ, SQ, EQ). 

Semoga ini menjadi tahap awal dalam membentuk generasi mudah yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

MAJU PEMUDA INDONESIA UNTUK PERADABAN LEBIH BAIK !

Negara republik indonesia mengetahui tentang adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Legislatif merupakan suatu lembaga kenegaraan Indonesia yang mempunyai tugas untuk membuat, menciptakan undang-undang, lembaga legislatif berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Legislatif ini berasal dari politikus yang berasal dari partai politik. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR dan BPK.

Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.

1. MPR

Kewenangan :

a. Mengubah menetapkan UUD

b. Melantik presiden dan wakil presiden dll

2. DPR

Tugas :

a. Membentuk UU

b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

Fungsi :

a. Fungsi legislasi

b. Fungsi anggaran

c. Fungsi pengawasan

Hak-hak DPR :

a. Hak interpelasi

b. Hak angket

c. Hak menyampaikan pendapat

d. Hak mengajukan pertanyaan

e. Hak Imunitas

f. Hak mengajukan usul RUU

3. DPD

Fungsi :

a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu

b. Pengajuan usul

Eksekutif merupakan sebuah lembaga kenegaraan Indonesia yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana undang-undang yang dibuat legislatif. Eksekutif terdiri dari kepala pemerintah yaitu Presiden dan Wakil Presiden. presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara . Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah. Di daerah kota/kabupaten lembaga eksekutif ialah Gubernur dan Wagub,Bupati dan Wabup yang memiliki tugas yang sama.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

b. Menetapkan peraturan pemerintah

c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

Yudikatif ialah sebuah lembaga kenegaraan Indonesia sebagai lembaga pengawal serta pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan. Yudikatif mencakup Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tetinggi di Indonesia merupakan Pengadilan Tata Usaha dan Negara (PTUN) yang menyelesaikan sengketa tanah, sertifikasi dan sejenisnya.

Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

1. Mahkamah Agung (MA)

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Komisi Yudisial (KY)

4. Insfektif

Demikianlah Definisi dan Tugas Pokok dari Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa, dengan bangkitnya rasa nasionalisme. Karena dalam sejarah Indonesia, kebangkitan nasional merupakan salah satu tahap yang krusial dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional tersebut ditandai dengan momentum pergerakan nasional, yang merupakan momentum perubahan dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; dari perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana; dari perjuangan yang sifatnya ke daerahan menjadi perjuangan yang sifatnya nasional; dari bangsa yang tidak ber parlemen menjadi bangsa yang berparlemen. 

Gerakan inilah yang memiliki kehormatan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatanya sendiri. Akumulasi dari berbagai makna perubahan inilah dilakukan untuk mencapai Indonesia mulia. Kebangkitan Nasional adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia, yang harus dipelajari, dipahami, yang selanjutnya dijadikan inspirasi dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita hidup berbangsa. Rasa nasionalisme tersebut mendorong bangsa ini tetap eksis, mandiri, dan berkembang sejajar dengan martabat bangsa-bangsa lain yang sudah maju maupun yang sedang menggapai kemajuan. 

Nasionalisme seringkali diharapkan sebagai energi yang dapat membangkitkan suatu bangsa, masyarakat dan negara agar negara tersebut dapat mengetahui potensi kekuatan nasionalnya untuk dikembangkan menuju cita-cita yang diharapkan yaitu masyarakat yang aman, damai, adil, makmur dan sentosa. Satu abad lebih sudah bangsa ini dalam kebangkitan. Sebuah usia yang tak lagi muda serta perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk terus menjadi sebuah negera yang benar- benar merdeka baik secara moral dan spiritual. Kebangkitan nasional yang diperingati dengan berbagai ritual ini bukan hanya sebuah ritual kosong tanpa arti. Karena, dalam setiap peringatan tentunya mengandung nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Kebangkitan nasional dimaknai dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme. 

Problematik Indonesia sebagai sebuah bangsa modern pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang identitas nasional yang dilakukan oleh para elit masa pergerakan nasional. Makna kebangkitan nasional sendiri sebenarnya lebih pada perekatan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Semangat akan persatuan dan kesatuan diwujudkan dengan ikrar Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada waktu itu untuk berjuang bersama mencapai suatu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 

Peringatan kebangkitan nasional ini menjadi titik awal dalam membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semangat Kebangkitan Nasional dalam jati diri setiap warga negara Indonesia ini bertujuan agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman negara lain serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik ke depannya. Realitas saat ini menunjukkan merosotnya semangat kebangkitan nasional terutama di kalangan generasi muda. Indonesia tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan, jika generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa sudah kehilangan jati diri. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka generasi muda harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional terumuskan dalam filsafat Pancasila. Karena dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. 

Maka dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Perkembangan zaman dan kemajuan yang pesat disegala bidang merupakan bagian dari era globalisasi yang tidak dapat dihindari. Kemajuan ini menjadikan generasi muda lebih rentan disusupi budaya-budaya yang dapat mengikis rasa kebangsaan. Budaya lokal yang diharap sebagai benteng terakhir juga mulai terkikis dan tergantikan dengan budaya dari luar. 

Diperlukan rasa kebangsaan yang tinggi agar Bhineka Tunggal Ika tidak hanya sekedar semboyan belaka, tetapi benar-benar menjiwai perilaku seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembelajaran sejarah sebenarnya memiliki makna yang strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. 

Penulis

Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/18). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

"Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur, tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kulitas infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan ataupun non-pangan," ujar Aher.

Kedelapan prioritas pembangunan tersebut, secara rinci Aher paparkan dalam Musrenbang dengan Tema: "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" ini. Di antaranya:

Aher menekankan, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan devisa negara.

"Kita ini boros Dollar. Dollar yang kita punya dikirm ke luar negeri untuk transaksi ekspor-impor kita. Tentu penghematan Dollar, penghematan Devisa kita akan bisa kita lakukan manakala kita semakin memperkecil impor dan memperbesar ekspor kita," papar Aher.

"Guncangan perekonomian tidak akan terjadi manakala pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan kemandirian ekonomi nasional juga tinggi," tambahnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat untuk menciptakan kemandirian tersebut. "Oleh karena itu, mari kita hadirkan kemandirian perekonomian. Mari kita hadirkan seluruh kebutuhan masyarakat di Jawa Barat berasal dari kawasan Jawa Barat sendiri," ajak Aher dalam sambutannya.

Prioritas Pertama, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran: (1) Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja; (3) Mengembangkan kewirausahaan dan penyediaan lapangan kerja; (4) Meningkatnya penguatan kelembagaan dan basis data terpadu; (5) Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan kualitas rumah layak huni bagi penduduk miskin; dan (6) Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin.

Prioritas Kedua, Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agro industri berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani; (2) Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna; dan (3) Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Prioritas Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (2) Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK); (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata; (4) Meningkatnya kapasitas  ekonomi kreatif; dan (5) Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran, dan fungsi intermediasi perbankan.

Prioritas Keempat, Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana utama di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL); (2) Meningkatnya kinerja layanan infrasruktur transportasi dan telekomunikasi; (3) Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi; (4) Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku; dan (5) Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Prioritas Kelima, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar, dengan sasaran: (1) Meningkatnya akses terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar; (2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan menengah; (3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat; (5) Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; (6) Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat; (7) Meningkatnya jumlah cakupan layanan air minum; (8) Meningkatnya jumlah cakupan pelayanan air limbah domestik; (9) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; (10) Meningkatnya cakupan pelayanan drainase; (11) Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terwujudnya kawaasan permukiman yang layak.

Prioritas Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi; (2) Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara; (3) Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam; dan (5) Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Prioritas Ketujuh, Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; (2) Meningkatnya toleransi beragama; dan (3) Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan.

Prioritas Kedelapan, Penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai, Musrenbang harus mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kata Sumarsono, tema yang diangkat Musrenbang Jabar tepat dan sesuai dengan RKP 2019 Pemerintah Pusat.

“Pilihan tema (Musrenbang Jabar) hari ini sangat tepat. Ini tidak mudah dan berat,” ucap Sumarsono dalam arahannya.

Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah. Tema RKP 2019, yaitu: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas. RKP 2019 menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Nawa Cita.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi dalam arahannya mengatakan, tema prioritas nasional dalam RKP 2019 harus didukung oleh Pemda. Lanjut Pungki, ada lima tema yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1.Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,

2.Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.

3.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya,

4.Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan

5.Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Diharapkan RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pertanggungjawaban pembangunan daerah. Hal ini juga sebagai langkah harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi usulan program dan kegiatan dari seluruh stakeholder pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan di Jawa Barat.

Selain itu, RKPD ini diharapkan menjadi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, proses, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Musrenbang ini, Gubernur Aher juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota yang mendapat PPD, diantaranya:

I.Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:

1.Kota Cimahi

2.Kota Depok

II.Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:

1.Kabupaten Bogor

2.Kabupaten Garut

3.Kabupaten Cianjur

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 2017

Perekonomian Jawa Barat yang ditunjukkan dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, yang berada diatas rata-rata Nasional sebesar 5,07%. Pada 2017, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Nasional dengan pangsanya yang mencapai 12,92%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,43%) dan Jawa Timur (14,61%). Besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional disebabkan karena kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Barat (ADHB) sebesar 21,13% terhadap industri pengolahan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup baik, ditandai juga oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka PDRB per kapita (ADHB) sebesar Rp 37,18 juta pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar Rp 34,88 juta. Capaian tersebut berdampak juga terhadap menurunnya angka kemiskinan dari 8,77% pada 2016 menjadi 7,83% pada 2017.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 449,34 Triliun lebih. Peningkatan investasi berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,84 juta pada 2017 sedangkan 2016 sebesar 1,87 juta.

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dapat dilihat dari capaian pemerataan pembangunan yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai gini rasio sebesar 0,393 pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar 0,42. Provinsi Jawa Barat masuk kategori “Ketimpangan Sedang” karena berada pada kisaran 0,3-0,5.

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat lainnya dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,05 poin Tahun 2016 ditunjukkan dengan capaian  Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,30 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,95 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 72,44 tahun dan Indeks Daya Beli sebesar 70,24 poin.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan.***

*Sumber